Buleleng, Baliinside.id – Penanganan sosial Covid-19 harus ditangani secara gotong royong oleh segenap elemen masyarakat. Baik dari sisi kesehatan maupun sisi sosialnya. Menurut salah satu Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Kariyasa Adnyana, pihaknya sudah membagikan paket sembako sebanyak 10.000 paket kepada masyarakat. Pembagian oaket sembako tersebut difokuskan ke desa-desa terdampak di Kabupaten Buleleng. Selain sembako ia juga membagikan masker kain dan Hand Sanitizer.
“Sampai saat ini sudah kami bagikan 10.000 paket sembako, hand sanitizer dan masker. Kami fokus bagi di desa-desa yang Kabupaten Buleleng. Kami tidak hanya fokus masalah Covid-19 tapi juga penyakit lain seperti stunting dan perhatian terhadap ibu hamil,” ujarnya usai menggelar edukasi terhadap warga Pengastulan, Kamis 21 Mei 2020.
Selain membagikan sembako, bersama dengan anggota DPR RI yang lain, ia sudah memperjuangkan berbagai program untuk Bali. Baik masalah realokasi anggaran, program jejaring pengaman sosial maupun infrastuktur penanganan Covid-19. “Kita dari DPR Ri sudah maksimal sekali memperjuangkan di Pusat terkait anggaran, baik masalah sosialnya maupun alat medis, APD, masker dan sebagainya,” kata Wakil Rakyat asal Kecamatan Busungbiu itu.
Salah satunya, mempercepat ralisasi alat PCR untuk melakukam Test Swab di Bali. Sebelumnya, terjadi beberapa polemik di masyarakat terkait dengan Rapid Tes baik di Banjar Srokadan, Desa Abuan Bangli maupun yang terjadi di Bondalem. Sebabnya, hasil Rapid Tes tidak akurat memicu keresahan di masyarakat. Alat tersebut kini digunakan oleh Laboratorium Rumah Sakit Sanglah, RS PTN Udayana dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
“Bali sudah bisa kita tambahkan alat PCR. dulu hanya ada 1 waktu itu hasilnya bisa sampai 3 hari. Sekarang cepat proses tes Covid-19, pagi diambil sample sorenya sudah ada hasil. PCR ini paling valid, kalau dengan rapid tes sering sekali meresahkan karena tidak valid,” katanya.
Selain itu untuk jejaring oengaman sosial, pemerontah sudah memprogramkan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling terdampak. Seperti Penambahan Program PKH, BNPT atau Kartu Sembako, BLT Dana Desa, BST Kementrian Sosial, Kartu Prakerja, Insentif Tenaga Kesehatan, stimulus UMKM dan bantuan keringanan pajak bagi pengusaha.
“Sekarang anggaran untuk sosial sudah cukup besar, pertama ada BLT Dana Desa, BST, PKH dan BNPT dan lainnya. Bantuan sosial bagi pekerja yang dirumahkan dan kartu Pra Kerja. Itu sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Sementara, Kariyasa Adnyana juga meminta masyarakat untuk terus memahami pandemi Covid-19. Sebab, berdasarkan informasi dari WHO, Covid-19 tidak akan hilang. Apalagi efektifitas kebijakan Lockdown atau karantina wilayah tidak selalu efektif. Hal itu terlihat dari hasil kebijakan yang dilakukan di beberapa negara. “Instilah Pak Presiden Jokowi, berdamai dengan Covid-19. Tapi bukan berarti kita leha-leha. Kita lihat hampir di semua negara yang melakukan lock down tidak semua sukses. Sehingga masyarakat sudah mulai harus paham terhadap pencegahan Covid-19. Seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan tidak berkumpul,”
Lebih lanjut ia menjelaskan hidup berdamai dengan Covid-19 menurutnya sama seperti saat masyarakat beradaptasi dengan penyakit lain seperti HIV dan DBD. “Karena ini nanti akan membudayakan seperti penyakit lain, seperti penyakit HIV yang cukup tinggi, bisa disosialisasikan pencegahannya. Begitupula dengan penyakit DB kita paham bagaimana mencegah, masyarakat harus hidup bersih untuk menghindari penyakit ini,” katanya
Itulah yang mendasari kebijakan pemerimtaah pusat untuk kembali membuka pintu masuk Bali seperti Bandara dan Pelabuhan. Sama halnya dengan negara lain, ada atau tidak Pandemi sudah menerapkan peraturan secara ketat terhadap wisatawan maupun pendatang. “Mengenai banyak yang ke Bali, bukan lagi kuantitas sekarang wisatawan harus dituntut kualitas. Seperti kalau wisatawan datang ke Australia dan beberapa negara lain sangat ketat protokol kesehatannya,”
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan prosedur yang ketat terhadap pendatang. Pemerintah juga wajib menyediakan infrastruktur pendukung dan SDM yang lengkap untuk menjalankan kebijakan. “Pertama sampai di Jakarta harus di swab dulu, sampai di Bali harus ada suratnya dan dijamin sudah bebas dari virus. Makanya infrastruktur dan SDM yang harus disiapkan, kata anggota Komisi IX dari PDI Perjuangan ini.her
