Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengharapkan agar anggaran untuk penanggulangan wabah virus corona (Covid-19) segera direalisasikan dilapangan. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta saat melakukan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemkab Badung, Rabu (6/5).
Sebelumnya tercatat, dalam rapat tersebut membahas soal serapan anggaran untuk percepatan penanggulangan wabah virus corona di Kabupaten Badung yang dinilai cukup rendah, dan adanya anggaran penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Badung yang mencapai Rp 274 miliar, namun anggaran itu baru bisa digunakan hanya Rp 98 miliar.
“Ini saya lihat serapan anggarannya sangat kecil sekali hanya 33 persen dari anggaran yang sudah kita refocusing dan realokasikan untuk penanggulangan Covod-19, yang mana dana Rp 98 miliar ini belum penuh terpakai oleh 9 OPD yang ditugaskan,” kata Putu Parwata seraya menegaskan untuk saat ini dana yang baru terpakai hanya diangka Rp 30 miliar, karena itu kami di DPRD Badung meminta pemerintah eksekutif segera melakukan langkah percepatan penanganan Covid-19 baik untuk kesehatan, ekonomi, dan jaminan sosial agar tidak ada lagi OPD yang ditugaskan masih memiliki penganggaran yang nol dalam menangani Covid-19 tersebut.
Tidak berhenti sampai disana, Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa menyarankan anggaran untuk pembagian sembako agar lebih diprioritaskan. “Kalau bisa, semua masyarakat Badung bisa diberikan sembako, sehingga tidak ada pilih kasih, nanti kalau ada yang mengembalikan karena merasa masih merasa mampu, kan bisa dialihkan ke penduduk lain yang juga membutuhkan,” tegasnya seraya menyebut untuk eksekusi penanganan wabah corona haruslah dipercepat.
Setelah Putu Parwata dan Wayan Suyasa menyuarakan perjuangan percepatan penanggulangan Covid-19, giliran Made Sunarta yang angkat bicara dengan menyatakan anggaran refocusing dan realokasi untuk penanggulangan wabah virus corona sudah sangat besar jika kita bandingkan dengan yang lainnya.
“Kita lihat di Denpasar hanya Rp 100 miliar lebih, kemudian daerah lain apalagi hanya puluhan miliar saja. Untuk Badung sudah Rp 200 miliar lebih, tapi serapannya sangat minim, sehingga pemerintah terkesan tidak terlihat bergerak melakukan penanganan ini,” ucapnya sambil meminta semua anggaran ini kami harap bisa membantu masyarakat Badung.
Mendengar hal tersebut, Ketua Tim Anggaran Daerah Kabupaten Badung yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan untuk anggaran penanggulangan wabah virus corona di Kabupaten Badung bersumber dari realokasi anggaran APBD 2020 dan dari dana bencana. Dana tersebut terbagi atas beberapa alokasi penanganan, yakni untuk penanganan di bidang kesehatan, ekonomi, jaring pengaman sosial dan tenaga kerja.
“Jumlah yang sudah terpakai sebesar Rp 98 miliar, lalu kenapa penyerapannya kecil, karena ada sejumlah aturan yang meski kita rujuk untuk mengeluarkan anggaran ini, sehingga saat ini baru segitu yang bisa dikeluarkan,” jelasnya saat ia didampingi Kepala Inspektorat Badung, Luh Suryaniti, Kepala BKAD Badung, Ketut Gede Suyasa, Kepala Bapenda, Made Sutama, Sekwan Badung, I Gusti Made Agung Wardika dan sejumlah Kepala Bagian di Sekretariat Pemkab Badung.
Disisi lain, Adi Arnawa mengungkapkan terkait penerima dana Bantuan Langsung Tunia. Disebutnya, dana ini juga sudah kita rancang dan akan direalisasikan di minggu pertama bulan Mei.
