Denpasar, Baliinside.id – Untuk meminimalisir resiko penyebaran Covid-19 dari luar Bali, Pemprov Bali melalui gugus tugas telah berupaya menjaga secara ketat pintu masuk di Bali, terutama dari pelabuhan Gilimanuk. Sekretaris Daerah Prov Bali, Dewa Made Indra, memaparkan strategi pengamanan pintu masuk ke Bali saat memimpin Rapat Evaluasi Screening Pintu Masuk Gilimanuk secara virtual melalui aplikasi zoom, Denpasar, Senin (15/5).
“Selama ini, tugas tersebut kita laksanakan dari Pemprov dan Kabupaten Jembrana saja, karena dinilai kurang kondusif, maka kami mengajak jajaran kabupaten/kota untuk ikut berpartisipasi menjaga pintu masuk Bali,” katanya.
Ia menegaskan keinginannya untuk membuat screening secara berlapis, karena setelah dievaluasi penjagaan hanya di pintu masuk Gilimanuk saja oleh Pemprov yang bekerjasama dengan Pemkab Jembrana kurang efektif. “Saya ingin penjagaan ini bisa berlapis-lapis. Pendatang itu tidak hanya dicek di pintuk masuk, tapi juga di kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung dan Denpasar juga,” jelasnya. Karena menurutnya jika penjagaan sudah berlapis seperti ini, bisa meminimalisir celah para pendatang itu lolos dari pengecekan.
Ia meyakini jika sinergi ini berjalan, maka celah para pendatang ini lolos bisa diperkecil hingga tinggal 20% saja. “Ini angka yang bicara, selama ini mungkin petugas kita cukup kewalahan juga mendata di pintu masuk. Sehingga sinergi dari Kabupaten/Kota sangat bermanfaat,” jelasnya.
Dewa Indra menambahkan, pengecekan berlapis tersebut bisa dilakukan oleh Kabupaten/Kota di terminal masing-masing wilayahnya. Menurutnya setidaknya jika ada beberapa yang lolos tanpa pengecekan, di terminal kedatangan di masing-masing kabupaten bisa didata kembali tentang persyaratan administrasi masuk ke Bali serta tujuan masing-masing pendatang. “Memang usaha kita selama ini tidak sempurna 100%, namun itu harus dijadikan lecutan untuk kerja yang lebih keras lagi, dan meyakini bahwa kerja keras kita juga sudah bisa menekan angka positif Covid-19 di Bali” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Prov Bali IGW Samsi Gunarta berkesempatan memaparkan skema pengecekan pendatang di pelabuhan Gilimanuk. Menurutnya hingga saat ini pemerintah telah melakukan pengecekan melalui rapid test para pendatang sebanyak 34.819 tes, dengan total 78 (0,22%) di antaranya reaktif sedangkan 34.741 (99,78%) dengan hasil non-reaktif. Ia mengakui setelah lebaran, jumlah kendaraan logistik yang masuk ke Bali mengalami kenaikan, sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk mendata para pendatang tersebut.
Dari hasil evaluasi di lapangan selama ini, Ia mengatakan bahwa semua Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) telah memiliki surat keterangan kesehatan (rapid test/swab test) dan surat keterangan perjalanan dari asal/tujuan tempat perjalanan. “Bagi mereka yang belum melengkapi persyaratan diri, telah dianjurkan untuk balik dan melengkapi persyaratan yang dimaksud,” jelasnya. Untuk PPDN KTP Bali yang reaktif, menurutnya telah ditangani oleh gugus tugas penanganan Covid-19 Prov Bali, sementara bagi PPDN KTP non Bali telah dikembalikan ke kondisi asal.
Ia juga menambahkan, per 15 juni 2020, counter mandiri untuk pelaksanaan rapid tets di areal Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang sudah dibuka. “Jadi bagi masyarakat yang belum melakukan rapid test bisa mengikuti secara mandiri di pos-pos yang telah dibuka di dua pelabuhan tersebut,” imbuhnya. Kadis Samsi Gunarta menyatakan jika rapid test mandiri tersebut digelar oleh ASDP bekerjasama dengan Kimia Farma, sehingga masyarakata yang ingin memenuhi persyaratan rapid test tersebut bisa mengiuti dengan biaya Rp. 240.000.
