BADUNG- Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) mengguncang dunia pariwisata yang menjadi denyut nadi utama perekonomian Provinsi Bali. Syukurnya, Pemerintah Provinsi Bali tak hanya berwacana membuka “kran” pariwisata. Mulai Kamis (9/7) wisatawan lokal sudah boleh berplesiran karena objek-objek wisata diberikan angin segar oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Menyusul pada bulan Agustus dan September 2020 pintu wisatawan domestik dan mancanegara juga akan dibuka. Melonjaknya jumlah kasus transmisi lokal Covid-19 menjadi salah satu pertimbangan serius Gubernur Bali Wayan Koster untuk tidak gegabah mengambil keputusan.
Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP-Par SPSI) Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra menyebut Pemprov Bali peka dan sudah mau mendengar sekaligus merespons keluhan pengusaha hotel, restoran, dan kafe yang berharap agar pariwisata Bali segera dibuka. Menjawab kesempatan emas tersebut, Satyawira mengajak segenap pekerja pariwisata untuk bekerja serius dan disiplin menerapkan protokol Covid-19. Tegasnya Gubernur Bali Wayan Koster tentu perlu garansi atau jaminan untuk membuka kran pariwisata Bali.
“Dibuka di bulan Juni atau Juli 2020, Bali tak usah bermimpi dikunjungi wisatawan asing karena semua negara memproteksi warganya masing-masing. Yang perlu dilakukan saya pikir bagaimana masing-masing pulau di Indonesia, termasuk Bali siap menerima kunjungan wisatawan dalam negeri. Tentunya semua provinsi harus satu kata atau sepakat dalam penerapan protap covid-19,” ujarnya.
Satyawira menyebut wisatawan domestik sangat banyak yang merindukan Bali. Mereka dominan mengaku perlu relaksasi, rileks, mengobati stres akibat pandemi, melepaskan kepenatan dan ketegangan. “Mereka ingin berwisata dan datang ke Bali,” ujarnya sembari mengatakan warga negara yang baik tentu harus menaati instruksi presiden dan gubernur.
“Tentu tidak ada pemimpin yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Pariwisata dibuka setelah Bali sehat adalah upaya gubernur untuk melindungi masyarakat. Kini, rakyat yang dilindungi wajib meyakinkan gubernur bahwa pariwisata siap dibuka mengacu pada protokol kesehatan. Kalau ada masalah nanti kami tidak akan menyalahkan Bapak Gubernur Bali,” tutupnya. ( IST )
